Putri Karlina Tinjau dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa SLB Negeri Garut Kota

Garut, 26 Februari 2026 – Upaya penyelesaian sengketa dan kejelasan pembangunan di lingkungan SLB Negeri Garut Kota mulai menemukan titik terang setelah Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, turun langsung melakukan peninjauan dan dialog bersama pihak sekolah serta yayasan, Kamis (26/2/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti polemik terkait rencana bantuan pembangunan dari Pemerintah Provinsi serta isu pemanfaatan lahan yang sempat menimbulkan kebingungan di internal sekolah.

Dalam kesempatan itu, Putri Karlina menegaskan bahwa dirinya hadir untuk memastikan tidak ada bantuan yang terhambat tanpa alasan yang jelas, terutama jika bantuan tersebut berkaitan dengan kepentingan pendidikan dan kemanusiaan.

“Saya cuma mau minta kejelasan ini, boleh menerima bantuan provinsi atau tidak. Karena uangnya bukan uang kita. Teman-teman dari SLB sudah dapat offering bantuan dari Provinsi, hanya saja dari provinsi meminta kejelasan karena katanya di sini mau dibuat hutan kota. Setelah dicrosscheck, apabila kegiatannya tidak ada, buat apa kita menghalang-halangi,” ujar Putri Karlina.

Ia menjelaskan bahwa bantuan yang dimaksud merupakan bantuan pembangunan kelas baru dari Pemerintah Provinsi, dengan lahan yang berstatus milik pemerintah daerah dan hak pakai untuk operasional sekolah.

Status Lahan dan Riwayat Sekolah

Ketua Harian Yayasan menjelaskan bahwa lahan sekolah merupakan milik Pemerintah Daerah, sementara bangunan sekolah berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan.

“Ada bantuan pembangunan dari provinsi untuk kelas baru. Lahannya milik pemda, hak pakai,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa SLB tersebut berdiri sejak tahun 1975 dan mulai menempati lokasi saat ini pada tahun 1991.

Namun, salah satu catatan penting yang menjadi perhatian bersama adalah riwayat banjir yang pernah terjadi pada tahun 2016. Saat itu, sekolah sempat terendam banjir hingga ketinggian kurang lebih tiga meter.

Peristiwa tersebut menyebabkan sejumlah dokumen penting rusak dan menjadi salah satu pertimbangan dalam rencana pengembangan ke depan.

Pertimbangan Aspek Keselamatan

Dalam dialog tersebut, Putri Karlina menekankan bahwa aspek keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan pembangunan.

“Kalau bicara rawan bencana, kita berhubungan sama nyawa manusia, anak-anak. Takut ada apa-apa,” tegasnya.

Ia mengungkapkan bahwa terdapat satu pertimbangan dari BPBD terkait potensi kerawanan bencana di lokasi tersebut. Karena itu, dirinya menyarankan agar dilakukan kajian ulang secara objektif.

“Saya sarankan agar mencari lokasi yang lebih nyaman dan sudah ada gedungnya, bukan yang masih kosongan. Dan kebetulan kami akan survei lagi, karena ini kemanusiaan,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut, Putri Karlina memastikan akan melakukan koordinasi dan crosscheck langsung dengan BPBD untuk mendapatkan data dan analisis resmi terkait tingkat kerawanan bencana di lokasi sekolah.

“Saya akan crosscheck ke BPBD,” ujarnya.

Fokus pada Kepentingan Pendidikan dan Kemanusiaan

Kunjungan tersebut tidak hanya menjadi ajang klarifikasi, tetapi juga bentuk komitmen untuk memastikan bahwa bantuan pendidikan tidak terhambat oleh miskomunikasi atau asumsi yang belum terverifikasi.

Putri Karlina menegaskan bahwa selama tidak ada kegiatan lain yang secara resmi berjalan di lahan tersebut, tidak ada alasan untuk menghalangi bantuan pembangunan yang bertujuan meningkatkan fasilitas pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

Ia juga menekankan bahwa pendekatan yang digunakan bukan semata administratif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keselamatan.

“Ini kemanusiaan,” tegasnya kembali.